sejarah pemerintahan daerah di indonesia
sistem pemerintahan Hindia Belanda pada 1800–1904; 2. UUD 1945 menyebutkan Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Luar pemerintahan kolonial. Banyak hal mempercayai hal tersebut namun ada sebagian orang yang menyangkal lamanya penjajahan tersebut. Ilustrasi Pemilu/Net. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. bagaimana prinsip pemerintahan daerah menurut Pasal 18 UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen) 6. Dari waktu ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Yuliyani Syafitri. bagaimana perubahan politik hukum pengaturan pemerintahan daerah 5.23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah yang menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah unyuk mengatur dan mengurus pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Dalam waktu hanya 3,5 tahun, Jepang mengenalkan Indonesia pada sistem otonomi daerah dalam skala kecil. Tentunya banyak hal yang berubah dalam tatanan sistem pemerintahan daerah di negara kita KOMPAS. Mayoritas dana yang seharusnya dikelola daerah untuk kesejahteraan masyarakat habis untuk anggaran belanja rutin pegawai. Adapun hakikat otonomi daerah yang berlaku di Indonesia pada masa kini, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Sidang Chuo sangi-in (Badan Pertimbangan Pusat), sistem pemerintahan sipil di era Pendudukan Jepang. Daerah setingkat provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Irawan Soejito (Pradnya Paramita, 1976) Terdapat 8 dasar hukum Otonomi Daerah dalam UUD 1945 dan otonomi daerah di Indonesia saat ini diatur di dalam Undang-undang No. Berikut adalah sistem pemerintahan Indonesia dari 1945 hingga sekarang. Lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Ketika Jepang menyadari kondisi kekalahan yang merugikan, Jepang mulai mencari simpati dan dukungan bangsa Indonesia untuk melawan tentara sekutu. Menurut IGO ada tiga unsur penting dari sejarah terbentuknya desa yaitu kepala desa, pamong desa, dan rapat desa. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959.com - Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, prioritas para pendiri bangsa tertuju pada pembahasan struktur pemerintahan dan kelembagaan negara. 1.26. Berikut adalah sistem pemerintahan Indonesia dari 1945 hingga sekarang. sistem pemerintahan Indonesia di bawah pendudukan tentara Jepang 1942-1945; 3. Pengangkatan Daendels sebagai Gubernur. Dengan pendekatan lintasa sektor pemerintah dapat mengatur keuangan daerah yang harus 1. Proses sejarah ini mencatat perubahan signifikan setelah era Orde Baru, yang Fenomena Penyelenggaraan pemerintahan di 110 kawasan perbatasan BAB III PILKADA 133 A. Mayoritas dana yang seharusnya dikelola daerah untuk kesejahteraan masyarakat habis untuk anggaran belanja rutin pegawai. Pada tahun 1806 Napoleon mengangkat Louis Napoleon sebagai penguasa baru di Belanda. Sejarah Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Belanda dianggap menjajah Indonesia selama 3,5. (2013).Status tersebut ditetapkan melalui Undang-undang (UU). Pada masa pemerintahan daerah 2. Sejarah Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah. Setidaknya ada tujuh tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang ini (2009). Dari waktu ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Setidaknya ada tujuh tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang ini ( 2009 ). Read, highlight, and take notes, across web, tablet, and phone.Abstract. rancangan Muhammad Yamin dan Soepomo pada Sidang BPUPKI 1945 tentang. Adanya sistem otonomi daerah ternyata sudah terbentuk bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Aug 4, 2021 · Ada dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan Anggaran Pemerintahan Daerah 170 1. Penguasa militer Jepang di Jawa mengeluarkan UU (Osamu Sirei) No 27 tirto. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Ada dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sistem Pemerintahan Indonesia Kurun Waktu 1950 – 1959. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintahan khususnya pemerintah daerah mendasarkan pada: Undang-Undang No. Demokrasi memberikan ruang dan peluang kepada masyarakt, termasuk didaerah, untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan penyelenggaraan negara. Otonomi Daerah di Pendudukan Jepang. Gede Prasadana Follow. Pelaksanaan Anggaran Pemerintahan Daerah 170 1. Sejarah Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek.23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah yang menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah unyuk mengatur dan mengurus pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Penyerahan urusan ini seperti penyediaan pelayanan publik, pendidikan dan hal lainya. Dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (2002) karya Syaukani dkk, pada Pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Peraturan tentang administrasi Negara Hindia Belanda). (Djawa Baroe) KOMPAS. Berikut sejarah otonomi daerah dari masa ke masa: Era kolonial. 3. sidang PPKI II 3. Desentralisasi dan otonomi daerah hampir tidak dikenal pada periode ini. Kemendagri yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 memiliki sejarah panjang, berikut tugas dan fungsinya. Jadi Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerahdan DPRDmenurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI Pemerintahan daerah di Indonesia. Sejarah Pengangkatan Kepala Daerah 147 B. MAKALAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH PERANAN DINAS KESEHATAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI COVID-19 DI KALIMANTAN BARAT Mata Kuliah : Hukum Pemerintahan Daerah Dosen Pengampu : Prof. Menurut IGO ada tiga unsur penting dari sejarah terbentuknya desa yaitu kepala desa, pamong desa, dan rapat desa. Kemudian pada 1903, belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Tulisan ini akan membahas secara singkat mengenai tahapan-tahapan tersebut. Dari waktu ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Surbakti, R.Status tersebut ditetapkan melalui Undang-undang (UU). pemerintahan daerah di Indonesia. Mulai dari pemilihan umum, pembentukan fraksi di parlemen, hingga penugasan Presiden untuk membentuk kabinet. Sejarah konstitusi di Indonesia disusun dan ditetapkan dalam sebuah revolusi yang diawali dengan kekalahan tentara Jepang di Asia pada tahun 1945.C.com - Selain membentuk pemerintahan militer, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil ketika menduduki Indonesia.sidang PPKI III. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. "Berbagai Aspek Kebijakan Otonomi Daerah", Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 43. Dikutip dari jurnal Criksetra: Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Vol 5, No 9, 2016), Kedua UU tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dr.Jun 21, 2021 · Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakatnya. Tata Cara dan Proses Pesta Demokrasi di Daerah 157 BAB IV ANGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH 189 A. Mayoritas dana yang seharusnya dikelola daerah untuk kesejahteraan masyarakat habis untuk anggaran belanja rutin pegawai. Namun dalam perjalannannya, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu. Peiode perkembangan pemerintahan daerah tersebut dimulai sejak zaman Hindia-Belanda hingga periode awal reformasi. May 4, 2011 · Perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia dibagi atas berbagai periode-periode yang menjelaskan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sejarah Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. bagaimana pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Teori Residu 3. Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia.Sejarah Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Tata Cara dan Proses Pesta Demokrasi di Daerah 157 BAB IV ANGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH 189 A. May 21, 2020 · Pengertian Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan.com – Ada lima provinsi di Indonesia yang memiliki status sebagai daerah khusus dan istimewa.com - Selain membentuk pemerintahan militer, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil ketika menduduki Indonesia. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari era kolonial Belanda hingga kini. Pada masa sebelum kemerdekaan, pelaksanaan itu tidak terlepas dari politik penjajah. Dia mengusulkan pembentukan gewestelijk raad, yaitu dewan tempat warga Eropa dapat menyuarakan isi hatinya, di daerah-daerah di Hindia. Secara khusus, Anda diharapkan dapat menganalisis: 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. Daerah-daerah di Indonesia berfungsi sebagai penyedia sumber daya untuk kepentingan ekonomi Belanda (Hasan, 2012). rancangan Muhammad Yamin dan Soepomo pada Sidang BPUPKI 1945 tentang. Berdasarkan historis, pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia tidak pernah terlepas dari peran penjajahan Belanda.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menjadi salah satu departemen atau kementerian utama dalam pemerintahan kabinet negara. Penguasa militer Jepang di Jawa mengeluarkan UU (Osamu Sirei) No 27 Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat utntuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakatnya. Sejarah pemerintahan daerah di indonesia. (Djawa Baroe) KOMPAS. Pembagian tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya Undang-Undang yang mengatur pemerintahan lokal Universitas Indonesia Library, LONTAR - Library Automation and Digital Archive. Dengan diberlakukanya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata,dan bertanggung jawab. Berikut sejarah otonomi daerah dari masa ke masa: Era kolonial. bagaimana pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Teori Residu 3. latar belakang (asas pemerintahan daerah) Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dikemukakan Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. bagaimana perubahan politik hukum pengaturan pemerintahan daerah 5. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Di Indonesia kabupaten/kota yang semula diatur dalam pola yang sentralistis, secara cepat berubah haluan kearah yang desentralistis. 3. Pada masa sebelum kemerdekaan, pelaksanaan itu tidak terlepas dari politik penjajah. Nilai ini diwujudkan dalam pandangan bahwasanya Indonesia tidak punya kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. 3. Dengan pendekatan lintasa sektor pemerintah dapat mengatur keuangan daerah yang harus Feb 3, 2022 · Walau begitu, sistem ini menjadi begitu menonjol hingga diwariskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa. Dalam perjalanannya, proses demokrasi dalam arti Fenomena Penyelenggaraan pemerintahan di 110 kawasan perbatasan BAB III PILKADA 133 A.,M. Pembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia ada 3 proses yaitu : 1. Setidaknya ada tujuh tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang ini ( 2009 ). Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar October 20, 2016. Berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah PEMERINTAHAN dan PEMERINTAH • Pemerintahan diartikan sebagai the governing body of nation, state, city etc (lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan negara atau kota dan sebagainya) • Pemerintah bermakna the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city ( pengarahan dan administrasi yang Struktur pemerintahan Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya[12] . Pertama, Nilai Unitaris. pemerintahan daerah di Indonesia. sidang ppki I 2. Jan 27, 2016 •.. Otonomi Daerah di Pendudukan Jepang. Kamarullah, SH. Kemendagri yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 memiliki sejarah panjang, berikut tugas dan fungsinya.26. Dalam waktu hanya 3,5 tahun, Jepang mengenalkan Indonesia pada sistem otonomi daerah dalam skala kecil. Perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia dibagi atas berbagai periode-periode yang menjelaskan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Politik pemerintah penjajahan yaitu dengan menerapkan sistem pemerintahan sentralistik. Peraturan Pemerintah No. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan Kedua, desentralisasi telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah sehingga memunculkan sentimen kedaerahan yang amat kuat. Di tengah krisis akibat pandemi Covid-19, Hari Pajak yang diperingati setiap tanggal 14 Juli bisa menjadi momentum untuk melakukan berbagai reformasi pajak sekaligus mendorong masyarakat agar taat membayar pajak. (2013). tirto. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Era demokratisasi terpimpin telah berakhir dan diganti oleh era pemerintahan Orde Baru. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959. bagaimana implementasi asas-asas pemerintahan daerah 4. SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA A. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Sistem Pemerintahan Indonesia Kurun Waktu 1950 – 1959. Pemerintahan daerah sangat terkendali oleh otoritas pusat, dan kepala daerah diangkat oleh pemerintah kolonial. Sejarah Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Dengan pendekatan lintasa sektor pemerintah dapat mengatur keuangan daerah yang harus Nov 21, 2010 · 1.490. D. Otonomi Seluas-luasnya Jakarta - . Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270. Dari waktu ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Irawan Soejito (Pradnya Paramita, 1976) May 9, 2023 · Terdapat 8 dasar hukum Otonomi Daerah dalam UUD 1945 dan otonomi daerah di Indonesia saat ini diatur di dalam Undang-undang No. Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Oct 20, 2016 · October 20, 2016. Belanda dianggap menjajah Indonesia selama 3,5. Dasar konstitusional pembentukan daerah khusus dan istimewa ini sendiri, yaitu Pasal 18B ayat 1 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur Ketiga, antara pemerintah atasan dan bawahan adalah pemerintah daerah, yang disebut dengan Pemerintahan Tengahan (Sekretariat Negara; 1995: 179) selanjutnya, pada pembahasan Undang-Undang Dasar 15 Juli 1945 telah disepakati bentuk Negara Kesatuan dan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil (Sekretariat Negara; 1995: 270). Sejarah Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini (Setelah Diamandemen) Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi, "bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat".Pada masa pemerintahan daerah 2. Namun kenyataannya, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Jun 29, 2018 · Kebijakan mengenai sistem desentralisasi yang ada di Indonesia menjadikan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah (I. Pada masa kolonial, sistem pemerintahan sentralistik Belanda membatasi kewenangan daerah, dan hal ini berlanjut hingga awal kemerdekaan. UUD 1945 menyebutkan Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Luar pemerintahan kolonial. Dari waktu ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Namun dalam perjalannannya, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu. Kamis, 24 September 2020, 02:53 WIB. 15. Politik pemerintah penjajahan yaitu dengan menerapkan sistem pemerintahan sentralistik. Nilai ini diwujudkan dalam pandangan bahwasanya Indonesia tidak punya kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Belanda jatuh ke tangan Perancis pada kurun waktu Desember 1794 hingga Januari 1795. Sistem Pemerintahan Indonesia (1949 – 1950) awal kemerdekaan. Era Kolonial. Sistem Pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan (1945 – 1949) 2. 21 likes • 35,637 views. Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, wilayahnya terbagi ke dalam delapan provinsi, yaitu: Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang- undang. Era Kolonial. Dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (2002) karya Syaukani dkk, pada Pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia, Sani Safitri 83 dikuasai sekumpulan elite di daerah.490. Dalam waktu hanya 3,5 tahun, Jepang mengenalkan Indonesia pada sistem otonomi daerah dalam skala kecil. Keberadaan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. bagaimana prinsip pemerintahan daerah menurut Pasal 18 UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen) 6. Sejarah Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Dikutip dari Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (2019), sebelumnya pemerintah militer Jepang sudah menunjuk Era kolonial. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (2002) karya Syaukani dkk, pada Pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Peraturan tentang administrasi Negara Hindia Belanda). Dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 KOMPAS. f. Proses Pembentukan Pemerintahan di Indonesia Pembentukan pemerintahan di Indonesia Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah wilayah tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Setidaknya ada tujuh tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang ini (2009). Banyak hal mempercayai hal tersebut namun ada sebagian orang yang menyangkal lamanya penjajahan tersebut. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Universitas Indonesia Library, LONTAR - Library Automation and Digital Archive. Pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan Undang-Undang tentang pembentukan, telah dirinci lebih lanjut pengaturannya melalui peraturan pemerintahan tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan tertentu kepada daerah. Dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (2002) karya Syaukani dkk, pada Pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia, Sani Safitri 83 dikuasai sekumpulan elite di daerah. Keuchenius membuka perdebatan itu pada 1880. Desentralisasi dan otonomi daerah hampir tidak dikenal pada periode ini. Istilah "putra daerah" mengemuka di mana-mana mewakili sentimen kedaerahan yang terwujud melalui semacam keharusan bahwa kursi puncak pemerintahan di daerah haruslah diduduki oleh Sejarah dan Proses Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan lancar, dibutuhkan lembaga Diantaranya adalah penjajahan Spanyol di Indonesia dan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda selama 3,5 abad lamanya sejak abad ke-17 hingga abad ke-20 masehi.